MEDAN – indhiemedia.com | Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Kepala Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (URI/BPPK) dan Prof Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026) kemarin.
Pelantikan Marsekal (Purn) Donny yang sebelumnya adalah Wakil Menteri Pertahanan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur URI. Donny juga akan memimpin struktur Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan guna mengoordinasikan ekosistem pendidikan unggulan.
URI merupakan lembaga baru di bidang pendidikan yang mengintegrasikan pengelolaan sekolah unggulan, perguruan tinggi, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Usai pelantikan, Gubernur URI Marsekal (Purn) Donny menjelaskan, pembentukan lembaga ini merupakan langkah konkret Presiden Prabowo dalam menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Presiden berfokus untuk mengonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai sistem pendidikan kepemimpinan yang sebelumnya berjalan secara terpisah. “Ini nanti akan ada tiga institusi, yang pertama adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang kedua adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan yang ketiga adalah Lembaga Administrasi Negara,” kata Marsekal (Purn) Donny usai pelantikan kepada wartawan.
Donny menuturkan bahwa langkah besar pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM dilakukan melalui integrasi berbagai program dan lembaga pendidikan yang telah ada. Menurutnya, upaya tersebut mencakup pengembangan Sekolah Unggul Garuda, pendirian Universitas Republik Indonesia, serta integrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN). “Jadi kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya Sekolah Unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mengintegrasikan juga adalah Lembaga Administrasi Negara. Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan. Baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN,” terang Donny.
Donny juga menyampaikan, upaya pembinaan dan pengembangan SDM telah mulai dijalankan melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Melalui program tersebut, pemerintah menyiapkan calon-calon pemimpin terbaik bangsa yang akan dibina secara berkelanjutan. “Jadi kami melatih, membina, saat ini adalah 399 orang pegawai baru dari BUMN, sedang kami latih, sedang kami bina, untuk menjadi seorang karyawan yang punya hati yang mulia, dan punya pikiran otak yang cerdas untuk memajukan bangsa kita ini. Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi, dan kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN,” pungkas Donny.
***
Dilansir dari situs resmi URI, dalam rencana strategisnya, nantinya akan dibangun kampus milik negara bernama Universitas Republik Indonesia. Seperti disebut sebelumnya, BPPK bertugas menyatukan tata kelola dari tiga institusi utama, yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Perluasan mandat juga diberikan kepada LAN. Jika selama ini LAN berfokus pada pembinaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), ke depan tugasnya ditambah untuk menyiapkan serta membina talenta kepemimpinan di lingkungan BUMN.
Implementasi awal konsep ini sebenarnya telah diwujudkan melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang diluncurkan dua bulan lalu. Program tersebut saat ini sedang membina 399 pegawai baru BUMN guna menggembleng karakter kepemimpinan serta kemampuan manajerial mereka.
Sistem pembinaan yang dibangun URI dirancang secara terpadu dan berkesinambungan, dimulai dari jenjang sekolah menengah unggulan, berlanjut ke perguruan tinggi, hingga penempatan lulusan di birokrasi pemerintahan maupun BUMN. Model kelembagaan ini mengadopsi praktik internasional seperti École Nationale d’Administration (ENA/INSP) di Prancis yang sukses melahirkan birokrat dan pejabat tinggi negara.
Untuk lokasi kampus utama, pemerintah menyiapkan lahan alih fungsi perkebunan PTPN di daerah Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat. Sementara untuk tahap awal, operasional URI dan BPPK meminjam fasilitas kantor di gedung bekas Kementerian BUMN yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Donny menegaskan bahwa URI akan tetap bersinergi harmonis dengan kementerian teknis, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, agar pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi tetap berjalan sesuai aturan. (*)
