MEDAN – indhiemedia | Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, mengajak seluruh pakar perencana se-Indonesia untuk berkolaborasi merumuskan solusi konkret demi melahirkan kota yang tangguh, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.
Ajakan ini disampaikan dalam sambutannya saat membuka Forum Bakti Bappeda yang merupakan rangkaian dari Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVIII Tahun 2026, di Hotel JW Marriott, Selasa (30/6/2026). Acara ini turut dihadiri Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Ketua Forum Bakti Dadang Wihana, para Kepala Bappeda, Bapperida, serta Bappelitbangda se-Indonesia.
”Dalam perspektif yang paling sederhana, kota yang baik adalah kota yang membuat warganya tersenyum dan meningkat kualitas hidupnya. Mari kita buktikan bahwa dari ruang diskusi hari ini, cetak biru kota masa depan akan dilahirkan,” kata Zakiyuddin.
Zakiyuddin juga menegaskan bahwa Forum Bakti Bappeda ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan panggung krusial untuk saling bertukar ide dan diskusi antardaerah. Sedikitnya ada lima point penting yang disampaikan Zakiyuddin dalam forum itu.
Pertama, tidak ada satu pun kota yang bisa sukses sendirian di era sekarang. Kota-kota di Indonesia harus tumbuh bersama dan saling mendukung sebagai mitra strategis pembangunan yang saling menguntungkan.
Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi kota wajib berjalan beriringan dengan kelestarian alam. Zakiyudin mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengorbankan daya dukung lingkungan demi mengejar investasi. Sasarannya jelas, yakni mewariskan kota hijau untuk generasi masa depan.
Selanjutnya yang ketiga, mendorong Apeksi sebagai wadah utama untuk memperkuat sektor UMKM. Langkah konkretnya adalah melalui digitalisasi dan integrasi pasar antar kota agar UMKM lokal bisa naik kelas.
Keempat, Keterbatasan anggaran (fiskal) daerah tidak boleh menghentikan pembangunan. Artinya para perencana kota ditantang mencari strategi konkret untuk melibatkan sektor swasta dan memanfaatkan skema pembiayaan kreatif dalam mendanai infrastruktur kota.
Dan yang kelima, daerah harus mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat yang adaptif, sekaligus berani memberikan umpan balik (feedback) yang jujur mengenai dampak nyata dari implementasi peraturan perundang-undangan di lapangan. “Saya berharap melalui forum ini kita dapat merumuskan rekomendasi kebijakan. Ini adalah ruang untuk mencari solusi atas segala keterbatasan dalam berkarya untuk membangun kota yang lebih baik di masa mendatang,”harap Zakiyuddin. (*)
sumber: diskominfo-medan
