Presiden Prabowo Subianto Bertemu 10 Jenderal Mantan Kapolri

Presiden Prabowo Subianto bertemu sepuluh jenderal mantan Kapolri di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). [foto: dok. setpres]

HAMBALANG-indhiemedia.com | Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sepuluh jenderal mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Kesepuluh jenderal polisi purnawirawan itu datang bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Turut hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan pimpinan Mabes Polri lainnya.

Pertemuan ini disebutkan laman setpres sebagai silaturahmi antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode. Presiden dan para mantan Kapolri juga saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri.

Kesepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah:

  1. Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo
  2. Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro
  3. Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar
  4. Jenderal Pol (Purn) Sutanto
  5. Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri
  6. Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo
  7. Jenderal Pol (Purn) Sutarman
  8. Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti
  9. Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Dikutip dari laman setpres dan setkab, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan.

Para mantan Kapolri itu menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku.

“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian dikutip dari akun @sekretariat.kabinet. (*)


sumber: setpres/setkab