JAKARTA-indhiemedia.com | Kewenangan Izin Galian C akan diperluas dari tingkat Provinsi hingga ke Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah terdampak bencana. Pelimpahan itu terkait dengan percepatan pengerukan kali atau sungai yang terdampak bencana.
Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). “Saya hanya terkait dengan pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten/kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengerukan kali,” kata Bahlil.
Rapat terbatas tentang progres penanganan pascabencana di Sumatra tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
Perluasan izin hingga pemerintah kabupaten/kota diamini oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama. Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan didelegasikan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota,” kata Tito.
Tito mengatakan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengeruk material pasir dan batu (sirtu) yang menumpuk di sungai akibat bencana sehingga material hasil pengerukan dapat dimanfaatkan sebagai tanggul untuk mengurangi risiko bencana. Sementara itu, material yang memiliki nilai ekonomis dapat dijual oleh pihak ketiga melalui kerja sama dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). “Jadi masukan PAD. Syaratnya, normalisasi sungai menjadi hal yang utama. Jangan mengambil sirtu, kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi, prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen,” kata Tito.
Dikatakannya, pelibatan pihak ketiga diperlukan untuk mempercepat normalisasi sungai, terutama di lokasi yang belum tertangani atau membutuhkan waktu lama jika hanya mengandalkan pekerjaan pemerintah pusat. (*)
